Connect with us

Pilgub Jabar 2018

Sesi Tanya Jawab: Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota

Published

on

koordinasi antara gubernur dengan bupati dan walikota

Sesi Tanya Jawab: Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota

Moderator:
Dalam praktek penyelenggaran pemerintahan selama ini, kerap terjadi hubungan yang kurang harmonis antara pemerintahan propinsi dan kabupaten, atau kota. Atas nama otonomi daerah, bupati atau walikota, merasa tidak perlu berkoordinasi dengan gubernurnya, jika anda terpilih, bagaimana cara atau mengatasi kebuntuan ini:


Tubagus Hassanudin:
Terimakasih, Sesungguhnya mengikuti aturan perundang-undangan dalam pasal-pasal yang diatur dalam undang undang nomor 23 tahun 2014 sudah jelas, didalam pasal-pasal itu tidak boleh ada hal-hal yang mengecewakan dalam koordinasi maupun pelaksanaan pembangunan jelas disana, siapa di propinsi, siapa di pusat dan siapa di daerah, tetapi di dalam pelaksanaannya perlu sinkronisasi, koordinasi, didalam pelaksanaan setiap kegiatan , setiap pembangunan yang akan dilaksanakan.

Di dalam pasal 9 dijelaskan bahwa pembangunan itu selalu berintegrasi mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaa, evaluasi, bahkan mengacu kepada masalah-masalah pendanaannya. Itu sudah jelas. Jadi menurut hemat kami, koordinasi harus terus dilaksanakan, itu yang paling penting.

Yang kedua acuannya adalah aturan perundang-undangan, siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya, pegang saja undang-undang nomor 23 tahun 2014 itu yang paling penting menurut hemat kami.

Catatan Redaksi:

isi dari Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 9:


Sudrajat:
Undang undang otonomi memang jadi handicap sekarang, jauh dari pada kesempurnaan. Gubernur selaku pimpinan propinsi, dia tidak menganak-buahi walikota dan bupati, sehingga tidak ada instrumen kepemimpinan dari seorang gubernur untuk bisa memerintahkan para walikota dan bupati, kuncinya adalah koordinasi.

Tetapi disini yang menjadi faktor penentu dari pada seorang gubernur dalam kontak koordinasi adalah kepemimpinan gubernur itu sendiri, bisakah gubernur berkolaborasi dengan para bupati, bisakah gubernur menyamakan visi-visi gubernurnya sesusai dan sinkron dengan para walikota dan bupati.

Tetapi dalam hal ini memang kesulitan menjadi gubernur adalah memang gubernur tidak dilengkapi instrumen kepemimpinan secara politik untuk bisa mengatur walikota dan bupati bersama sama membangun propinsi, itu yang saya lihat.

 

MODERATOR:
Saya mau memberikan ilustrasi, sering sekali mengapa gubernur tidak mendapat atau tidak dapat berkoordinasi dengan baik dengan bupati dan walikota, karena mereka bisa menjadi pesaing dalam pilkada pemilihan gubernur, seperti misalnya yang terjadi di jawa barat, apa tanggapan anda:

Dedi Mulyadi:
Seluruh problem itu tidak akan terjadi manakala pemimpin di jawa barat memiliki tiga hal, yang pertama adalah pemahaman yuridis, yang kedua adalah pemahaman psikologis dan yang ketiga adalah pemahaman sosiologis. Ketiga hal ini kalau dimiliki maka, gubernur jangan berlaku menjadi seperti bupati walikota.

Maka fungsi dia adalah mengkoordinasikan seluruh wilayah berdasarkan seluruh skala prioritas dari pembangunan itu, yang menjadi problem hari ini adalah seringkali terjadi rebutan program, antara gubernur dengan bupati walikota, padahal kalau kita ingin bekerja secara objective maka bisa meletakkan secara proporsional kebutuhan di setiap daerah, dari seratus item kebutuhan kabupaten atau sebuah kota, maka gubernur memiliki kemampuan untuk melakukan epaluasi dari sebuah anggaran dari daerah, dari epaluasi itu gubernur bisa mengarahkan prioritas mana yang harus dilakukan oleh bupati walikota, sisanya gubernur memberikan interpensi untuk melakukan penyempurnaan sebuah pembangunan maka dia menjadi kesatuan yang utuh, yaitu masyarakat jawa barat yang gemah ripah.

Ridwan Kamil:
Ya, Menurut undang undang 23/2014 desentralisasi ini membuat kami, kepala daerah tingkat II, contohnya bandung dan tasik, boleh mengambil keputusan 70%, ya, begitu besar. Jadi kunci membangun itu kepemimpinan tidak hanya formal, selama saya lima tahun, kami juga jarang berkomunikasi, karena undangan-undangan dari propinsi sifatnya formal, bertemu hanya di panggung-panggung yang sifatnya formal, nah dibutuhkan cara baru.

Kalau pasangan RINDU terpilih, kita akan bikin WA Group gitu kan, saling menyapa, di pagi hari, seminggu sekali menanyakan.. Dan kami punya instrumen, yang namanya bantuan gubernur, kalau walikota bupati nya nurut, ditambahi anggaran bantuan gubernurnya, kalau tidak nurut ya kita potong di tahun berikutnya.

Ya inilah cara cara tidak harus formalistik, tapi emosional dan psikologis, adalah cara kepemimpinan yang pas untuk di jawa barat

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *